Terlalu Kaya untuk Dibantu, Terlalu Miskin untuk Hidup dengan Tenang
Ketika membahas ekonomi, kita sering kali langsung tertuju pada masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi, bagaimana nasib masyarakat kelas menengah yang terlalu kaya untuk dibantu, namun terlalu miskin untuk hidup tenang?
Surabaya, KOMA - Biasanya, kita langsung langsung tertuju kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah ketika sedang membicarakan kesulitan ekonomi sampai lupa bahwa ada kelompok lain yang “tidak kalah” susah, yaitu masyarakat kelas menengah.
Masyarakat kelas menengah biasanya memang memiliki pekerjaan tetap, mampu memenuhi kebutuhan pokok, dan dianggap tidak mengalami krisis. Namun sebenarnya, tidak sedikit orang-orang kelas menengah yang justru hidup dengan tekanan finansial yang membuat mereka berada di posisi yang “serba tanggung”. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi juga tidak cukup kaya untuk bebas dari krisis ekonomi.
Kondisi kelas menengah di Indonesia sekarang semakin mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah menurun dari sekitar 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Itu berarti 1,1 juta orang yang sebelumnya merupakan kelas menengah kini merosot ke kelompok yang lebih rentan.
Di kondisi seperti sekarang, di mana harga kebutuhan pokok naik terus, biaya pendidikan semakin mahal, biaya kesehatan tidak murah, dan harga properti rasanya semakin merajalela, laju pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan banyak kelompok masyarakat, termasuk kelas menengah, harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk bertahan hidup.
Salah satu tantangan terbesar yang dialami oleh masyarakat kelas menengah adalah kurangnya akses terhadap bantuan sosial. Kebanyakan program bantuan pemerintah diadakan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Nah, kondisi itulah yang membuat posisi kelas menengah berada di area yang “nanggung”. Pendapatan mereka dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup padahal mereka harus menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Jadi, ketika harga kebutuhan naik, mereka harus mengandalkan diri sendiri tanpa banyak menerima bantuan.
Hal ini dapat terlihat secara langsung dalam kasus biaya pendidikan yang tinggi, khususnya pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Biaya UKT yang tidak murah sering kali menjadi pemicu protes mahasiswa karena dianggap memberatkan dan tidak jelas dalam penentuan kategorinya. Apalagi ketika mahasiswa dari keluarga kelas menengah ingin mengajukan banding atau keringanan UKT, mereka umumnya diminta untuk melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Sedangkan, untuk membuat SKTM saja, masyarakat kelas menengah pasti hampir tidak akan mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan karena secara administratif mereka dianggap “cukup mampu”. Padahal, penghasilan mereka juga pas-pasan untuk membayar biaya pendidikan yang mahal, belum lagi kebutuhan hidup lainnya. Mau tidak mau mereka terjebak dalam dilema tersebut.
Selain soal finansial, masyarakat kelas menengah juga rentan terhadap tekanan sosial. Di era modern ini, keberhasilan seseorang sering diukur melalui kepemilikan aset dan gaya hidup, seperti rumah, kendaraan, dan pendidikan. Jadinya, banyak orang-orang dari kelas menengah merasa harus terus mengejar berbagai standar agar tidak merasa tertinggal sendirian.
Tekanan seperti itu didukung oleh maraknya media sosial. Setiap hari, kita selalu ditunjukkan gambaran kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Melihat orang liburan ke luar negeri, beli rumah atau kendaraan baru, hingga gaya hidup mewah yang terlihat sangat mudah mereka gapai. Walaupun banyak orang yang sudah paham bahwa kita tidak bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang ditampilkan di media sosial, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa paparan tersebut tetap memengaruhi cara seseorang memandang kehidupannya sendiri.
Tentu saja, dengan menyuarakan persoalan kelas menengah bukan berarti kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah tidak berat. Kelompok berpenghasilan rendah tetap menghadapi tantangan ekonomi yang lebih sulit. Namun, itu bukan berarti persoalan kelompok menengah tidak layak dibahas karena pada akhirnya setiap kelompok ini memiliki tantangannya masing-masing dan solusi yang berbeda-beda.
Kelas menengah berperan penting dalam perekonomian. Mereka aktif bekerja, membayar pajak, belanja, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. BPS menunjukkan sebanyak 66,35% kelas menengah dari total penduduk Indonesia, nilai konsumsi dari kelompok tersebut mencapai 81,49%. Jadi, masyarakat kelas menengah memiliki peran penting sebagai bantalan ekonomi nasional. Maka dari itu, kondisi mereka pantas untuk mendapatkan perhatian. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih inklusif dan fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Begitu pula masyarakat juga harus meningkatkan literasi dan manajemen keuangan agar siap menghadapi tantangan ekonomi. Perhatian dan langkah yang tepat dari berbagai pihak akan sangat membantu semua kelompok masyarakat berkembang dan terbantu.
Penulis: Naomi Astaridewi S.
Editor: Claudya Liana
REFERENSI
Comments