Ketika Sistem Desil DTSEN Tak Tepat Sasaran, Siapa yang Harus Disalahkan?

 Ilustrasi ketimpangan sosial. Sumber: Magnific

Bayangkan ada sebuah keluarga di suatu wilayah yang bertahun-tahun bergantung pada Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membiayai pendidikan anaknya. Suatu hari, bantuan tersebut tiba-tiba berhenti tanpa kabar yang jelas. Status mereka berubah dari desil rendah ke desil yang lebih tinggi, seolah kondisi ekonomi mereka telah membaik. Padahal, kenyataannya, mereka masih terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lagi-lagi, Pemerintah gagal memotret keadaan sebenarnya di lapangan dan memaksa aturan sepihak ini diterapkan tanpa memberi ruang konfirmasi bagi masyarakat.

Surabaya, KOMA - Kisah semacam itu bukanlah kasus tunggal. Di berbagai wilayah, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup serba pas-pasan. Mereka tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai keluarga miskin, tetapi juga masih jauh dari kondisi ekonomi yang berkecukupan. Di sisi lain, ironisnya, masih ditemukan bantuan pemerintah yang kerap jatuh ke tangan yang tidak semestinya.

Melalui sistem desil, pemerintah membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan sebagai dasar penyaluran PKH, BPNT, dan KIS PBI. Setelah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN berlaku, penetapan desil mengandalkan puluhan indikator seperti aset, kualitas hunian, dan beban tanggungan. Metode ini terdengar objektif. Namun dalam praktiknya, masih terdapat celah yang memicu kesalahan sasaran. Banyak bantuan jatuh ke tangan yang tidak tepat, sementara masyarakat yang lebih rentan justru terlewat atau dikeluarkan dari daftar penerima. 

Sejak fitur cek desil DTSEN ramai diakses publik pada pertengahan Agustus 2026, media sosial dipenuhi keluhan warga yang terkejut mendapati diri mereka berada di desil 9 atau 10, di mana kelompok tersebut merupakan kelompok yang dikategorikan paling sejahtera padahal datanya jelas tak mencerminkan kondisi terkini. Yang paling menyakitkan bagi banyak orang: status desil mereka justru lebih tinggi daripada figur publik atau keluarga pejabat yang secara kasat mata jauh lebih mapan. Anomali ini mendorong publik mempertanyakan dasar penilaian sistem desil DTSEN.

Dalam kejadian ini, ada beberapa akar masalah yang saling berkaitan. Pertama, data belum diperbarui secara real-time sehingga perubahan kondisi ekonomi warga, yang membaik maupun yang memburuk, tidak segera tercermin dalam status desil. Kedua, proses verifikasi berisiko menjadi formalitas tanpa pengecekan lapangan yang memadai. Ketiga, indikator kepemilikan aset belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya: aset tertentu bisa berasal dari warisan keluarga, bukan tanda kemapanan. Keempat, metodologi penetapan desil, mulai dari variabel, bobot, titik batas antarkelompok yang tidak sepenuhnya terbuka kepada publik. Akibatnya, ketika hasil penilaian terasa janggal, warga tidak memiliki cara untuk memverifikasi sendiri di mana letak kekeliruannya.

Dampak paling menyakitkan justru dirasakan kelas menengah bawah yang terjepit dari dua arah. Mereka berada pada posisi cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup rentan untuk dianggap layak menerima bantuan sosial (bansos). Ketegangan ini kian nyata setelah status desil mulai dikaitkan dengan kebijakan di luar bansos, seperti wacana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9–10. 

Bagi keluarga yang salah digolongkan, dampaknya menjadi berlapis, seperti kehilangan akses bansos sekaligus berpotensi kehilangan akses subsidi energi. Padahal, pendapatan riil mereka tidak pernah benar-benar meningkat. Sebaliknya, ketika bantuan justru diterima oleh rumah tangga yang sebenarnya mampu, yang terjadi adalah pemborosan anggaran negara sekaligus mencederai keadilan sosial. Selain itu, jalur sanggah yang tersedia juga sering kali berbelit dan kurang ramah bagi warga dengan literasi digital rendah. Padahal, kelompok inilah yang justru paling membutuhkan bantuan. Tidak sedikit warga yang mengaku telah mengajukan banding penurunan desil berbulan-bulan lalu, tetapi statusnya tidak kunjung berubah meskipun kondisi ekonomi mereka telah memburuk. Proses pengajuan pun kerap mensyaratkan tanda tangan kepala desa atau verifikasi berjenjang yang memakan waktu. Di sisi lain, tidak semua warga mengetahui jalur sanggah itu ada.

Sistem desil pada dasarnya merupakan langkah positif untuk membuat penyaluran bantuan lebih terukur dan tepat sasaran. Namun, sistem tersebut tidak akan cukup jika dalam pelaksanaannya masih menyisakan banyak celah. Pemerintah perlu memperkuat pembaruan data secara berkala dan partisipatif dengan melibatkan aparat desa yang benar-benar memahami kondisi warganya. Jalur sanggah juga perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Lebih dari itu,  transparansi mengenai pengelompokan desil DTSEN perlu diperkuat agar publik dapat mengetahui dan mengawasi sejauh mana data tersebut benar-benar merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penulis: Flora Hensylia Deanova

Editor: Keysa Regina Velaria